Bawa Spanduk Bertuliskan Tolak Tanah Adat, Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas Geruduk Kantor DPRD Simalungun

    Bawa Spanduk Bertuliskan Tolak Tanah Adat, Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas Geruduk Kantor DPRD Simalungun

    SIMALUNGUN-Dengan membawa Spanduk bertuliskan “Keluarkan dari wilayah Sipolha-Sihaporas Hai Begal Sejarah yang Tidak Tau Malu, Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Simalungun, Kamis 6 April 2023

    Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) Kecamatan Pematang Sidamanik tersebut juga membawa Spanduk sembari berjalan menuju Kantor di DPRD Simalungun dengan isi tulisan Spanduk "Tolak Tanah Adat wilayah Sipolha-Sihaporas

    Aksi unjuk rasa masyarakat Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) tersebut mendapat pengangwal dan pengamanan dari Kepolisian resort Simalungun, dan para pengunjuk rasa itu, langsung di temui Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Asisten I Albert Saragih dan Kasat Pol PP, A Girsang

    Dalam orasinya, Aliansi Sipolha-Sihaporas menyampaikan lima tuntutan sikap yang di sampaikan Ketua Aliansi Sipolha Sihaporas Rikkot Damanik, diantaranya mengutuk tindakan anarkis yang di lakukan sekelompok masyarakat Sihaporas

    Mendesak Institusi Kepolisian untuk menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Sihaporas dan meminta  Kapolres Simalungun menangkap provokator yang selama ini jadi biang kerok pertikaian klaim tanah adat

    Selain itu, Medesak Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk serius menyikapi isu Tanah Adat Wilayah Sipolha Sihaporas dan Mendesak DPRD Simalungun agar mendorong Bupati Simalungun membahas isu Tanah Adat Wilayah Sipolha Sihaporas agar segera memperoleh kepastian hukum.

    Ketua Aliansi Sipolha Sihaporas Rikkot Damanik dalam orasinya juga menyampaikan, bahwa Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas hanya mengakui masyarakat ber-adat di Nagori Sipolha dan Sihaporas bukan masyarakat adat, dan menolak rencana pengajuan penetapan Sihaporas menjadi hukum adat dan tanah adat dengan modus masyarakat adat.

    Dalam aksi damai tersebut diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Asisten I Albert Saragih dan Kasat Pol PP A Girsang mewakili Bupati Simalungun mengundang perwakilan dari aliansi masyarakat Sipolha Sihaporas, untuk berkordinasi lanjutan di ruang kerja ketua DPRD kabupaten Simalungun.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Sipolha Sihaporas tetap mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kepolisian untuk untuk segera menyelesaikan segala tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Sihaporas-Sipolha

    Rikkot Damanik juga dengan tegas menolak rekayasa sejarah Sihaporas yang berpotensi merubah peradapan wilayah Sipolha-Sihaporas yang sangat bertentangan dengan sejarah Sihaporas, ”ujar Rikkot Damanik dalam pertemuan tersebut

    Sementara itu, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani secara lembaga dan secara pribadi menyampaikan selamat datang di  kantor DPRD Kabupaten Simalungun kepada saudara-saudaraku dari Aliansi Masyarakat Sipolha dan Sihaporas, ”sebut Timbul Jaya Sibarani saat menerima pengunjuk rasa

    Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani saat menerima ASS juga menyampaikan, agar masyarakat tidak terpancing tindakan anarkis dan tetap menjaga situasi yang kondusif di Kecamatan Pematang Sidamanik Khususnya di Kabupaten Simalungun

    Timbul juga menjelaska,   bahwa di Kabupaten Simalungun tidak ada tanah adat/ulayat, namun yang ada tanah kerajaan dan masalah yang di suarakan kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Sipolha Sihaporas akan ditindak lanjuti, ”Ini akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait dan harap bersabar, ” kata Timbul.

    sumut
    Karmel

    Karmel

    Artikel Sebelumnya

    Tim Gabungan Polda Sumatera Utara Sergap...

    Artikel Berikutnya

    Danau Toba, Keajaiban Dunia di Sumatera...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Posko Nataru 2024-2025 Resmi Dibuka, KSOPP Pastikan Kesiapan Layanan Pelabuhan di KSPN Danau Toba
    Leonardy Harapkan Kongres PB Lemkari Akhir Januari 2025
    Hendri Kampai: Perlawanan Rakyat atas Ketidakadilan, Indonesia Menghadapi 'Vigilante Virtual'
    Ribuan Kendaraan Diprediksi Nyeberang ke Samosir, Kepala KSOPP Danau Toba Minta Operator Kapal Utamakan Aspek Keselamatan
    Ini Dia Operator Judi Online Terbesar di Kamboja Milik Buyung yang Dikendalikan dari Medan
    Angkutan Nataru 2024-2025, KMP Tao Toba I dan II Siap Hadapi Lonjakan Kendraan dan Pengguna Jasa Akan Diseberangkan Hingga Subuh
    Posko Nataru 2024-2025 Resmi Dibuka, KSOPP Pastikan Kesiapan Layanan Pelabuhan di KSPN Danau Toba
    Antisipasi Lonjakan Volume Kendaraan Pemudik Menuju Samosir, KMP Kaldera Toba Tambah Trip Balige-Onan Runggu
    Ini Dia Operator Judi Online Terbesar di Kamboja Milik Buyung yang Dikendalikan dari Medan
    Ribuan Kendaraan Diprediksi Nyeberang ke Samosir, Kepala KSOPP Danau Toba Minta Operator Kapal Utamakan Aspek Keselamatan
    Akselerasi Komunikasi Pembangunan Sumut Hadapi Tantangan Digitalisasi
    Angkutan Nataru 2024-2025, KMP Tao Toba I dan II Siap Hadapi Lonjakan Kendraan dan Pengguna Jasa Akan Diseberangkan Hingga Subuh
    Antisipasi Lonjakan Volume Kendaraan Pemudik Menuju Samosir, KMP Kaldera Toba Tambah Trip Balige-Onan Runggu
    Usai Lakukan Parbaikan, KMP Tao Toba I Kembali Layani Angkutan Nataru 2023-2024
    Jumlah Kursi Legeslatif NasDem Nambah, HMA Yusuf Siregar Siap Maju di Pilkada Deli Serdang 2024
    Kemenparekraf Apresiasi ASDP Bangun Destinasi Bakauheni Harbour City
    Judi Batu Goncang Beroperasi Lagi di Komplek Cemara Asri, Omset Ratusan Juta
    Diduga Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pengadaan Bibit Pohon Tahun 2023, DPP Sumatera Transportasi Datangi Kejaksaan Tinggi Sumut

    Ikuti Kami