Langgar Hukum, Ketua Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun Dukung Polisi Tindak Tegas

SIMALUNGUN-Ketua Partumpuan Pemangku Adat Budaya Kabupaten Simalungun Jan Togu Damanik mendukung Polisi Khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polres Simalungun untuk menindak tegas yang mengganggu kenyamanan para Investasi.

Hal tersebut disampaikannya Ketua Partumpuan Pemangku Adat Budaya Kabupaten Simalungun Jan Togu Damanik menyikapi polemik klaim tanah adat yang akhir akhir ini sering terjadi di wilayah Kabupaten Simalungun, Rabu (27/4/2024).

Baca juga: Kendaraan Masuk Pelabuhan Ambarita Dikutip 5000 "Pungguna Jasa Penyeberangan Mengeluh, Antri Kok Bayar

Jan Togu Damanik mengatakan, dukungan kepada Polisi harus diberikan untuk mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang dapat menghambat para investasi, karena itu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya lapangan pekerjaan.

"Janganlah kita mengganggu, nanti kepolisian tidak bertindak disalahkan juga, ditindak tegas juga kita salahkan, marilah kita berikan kepercayaan kepada penegak hukum, " tegas Ketua Partumpuan Pemangku Adat Budaya Jan Togu Damanik,  

Baca juga: Diduga Terindikasi Korupsi, Aktivis Anti Korupsi Desak Penegak Hukum Periksa Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa di Desa Selat Besar Kecil

Sebelumnya hal yang sama juga dikemukan oleh ketua Umum DPP Partuha Maujana Simalungun dan juga cendikiawan DR. Purba Sarmedi, Wilyah Kabupaten Simalungun tidak pernah ada tanah adat atau wilayah ulayat, baik Etnik Simalungun apalagi tanah ulayat lembaga adat non Etnik Simalungun.

"Saya juga menegaskan di Kabupaten Simalungun Bumi Habonarn do Bona, bahwa tidak ada yang namanya tanah adat atau Tanah Ulayat. Dan saya mengecam tegas terhadap siapa pun atau lembaga mana pun, apalagi itu bukan Etnik Simalungun yang mengklaim memiliki tanah adat di wilayah Kabupaten Simalungun, "kata Sarmedi, Minggu (24/3/2024).

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Pernyataan itu disampaikan Sarmedi menyikapi klaim Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

Sepekan terakhir, soal klaim tanah atau ulayat adat di Wilayah Kabupten Simalungun memicu terjadinya polemik yang menghebohkan publik.

Baca juga: Razia Gabungan Temukan 7 Orang Positif Narkoba, Bupati Labuhanbatu Diminta Tutup Dan Cabut Izin HM Hans Club Station

Peristiwa itu berkaitan dengan penangkapan oleh Penyidik Polda Sumut terhadap Sorbatua Siallagan di Tanjung Dolok Kabupaten Simalungun, Jumat (22/3/2024) lalu.

Dalam laporan, Sorbatu Siallagan merusak dan menebang pohon eucalyptus dan disebut membakar lahan serta menduduki seluas ± 162 Ha (seratus enam puluh dua hektar) lahan PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Baca juga: LBH Medan: Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan RP Tidak Perlu Dilakukan Penahanan dan Harus Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif Justice

Menurut Sarmedi, dengan terbitnya peraturan Menteri ATR RI, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 dan tahun penyelengaraan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, yang menyatakan bahwa tidak ada tanah adat ulayat di Wilayah Kabupaten Simalungun.